Pengkinian Data BSU 2026 Diperpanjang, Cek Pekerja Berhak Rp 900.000
Foto: Dokumentasi / Liputan Khusus Redaksi
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menjadi perhatian publik dengan pengumuman penting.
Pengkinian data bagi calon penerima BSU 2026 resmi diperpanjang, memberikan kesempatan lebih bagi pekerja untuk memastikan kelayakan menerima bantuan Rp 900.000.
Pembaruan Data BSU 2026 Diperpanjang
Batas waktu pengkinian data BSU 2026 telah diperpanjang hingga 17 November 2026.
Pekerja diimbau segera memeriksa serta memperbarui data pribadi melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO.
"Proses verifikasi dan pembaruan data pribadi merupakan syarat mutlak sebelum pencairan dana dilakukan," — Kementerian Ketenagakerjaan.
Langkah ini krusial untuk mencegah hambatan teknis akibat ketidaksesuaian data kependudukan atau rekening bank.
Syarat Utama Penerima BSU 2026
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria ketat untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran.
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid.
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga bulan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan, atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Mekanisme Pencairan BSU Rp 900.000
BSU 2026 akan disalurkan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp 900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Dana bantuan akan ditransfer melalui rekening bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan juga dapat dicairkan melalui PT Pos Indonesia.
"BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah tiga sekian juta. Bukan (buat kelas menengah)," — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri, karena penetapan penerima berdasarkan data yang telah ditentukan.
Waspada Penipuan dan Cek Melalui Kanal Resmi
Masyarakat diimbau waspada terhadap modus penipuan atau tautan pendaftaran palsu yang mengatasnamakan BSU 2026.
Pemerintah tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses pencairan atau pembaruan data BSU.
Status penerima BSU dapat dicek secara online melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id atau website BPJS Ketenagakerjaan.