Aliansi Sipil Jabar Respons Keras Polemik Foto Gibran Terbalik
Foto: Dokumentasi / Liputan Khusus Redaksi
Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat (Jabar) akhirnya angkat bicara merespons polemik foto Gibran Rakabuming Raka yang beredar terbalik.
Insiden tersebut terjadi di Gedung DPRD Jabar dan memicu beragam reaksi publik.
Kronologi Insiden Foto Terbalik di DPRD Jabar
Peristiwa ini bermula saat audiensi antara pimpinan DPRD Jabar dan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat pada Kamis, 12 November 2026.
Audiensi tersebut dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara para tokoh dan pimpinan DPRD.
Pada momen itulah, foto Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar diturunkan.
Sebuah insiden kemudian terjadi di mana foto tersebut terlihat diletakkan dalam posisi terbalik.
Penjelasan Aliansi Masyarakat Sipil
Pimpinan rombongan audiensi, Andri P Kantaprawira, menegaskan aksi penurunan foto itu merupakan tindakan spontan.
Andri menjelaskan, tindakan tersebut bukan bagian dari agenda atau skenario yang telah disiapkan rombongan Aliansi Masyarakat Sipil.
Menurutnya, aksi itu adalah bentuk ekspresi emosional pascamundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
"Penurunan pigura foto mantan Wakil Presiden RI terjadi ketika momen foto bersama para tokoh dengan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setelah acara ditutup. Peserta audiensi di barisan belakang secara spontan menurunkan foto pigura yang ada di ruangan Banggar dan dijadikan sarana dalam foto bersama." — Andri P Kantaprawira, Pimpinan Rombongan Audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jabar
Aliansi menilai, tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respons Ketua DPRD Jawa Barat
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengaku tidak mengetahui siapa yang membalikkan foto Gibran.
Buky membantah adanya instruksi dari pimpinan DPRD untuk menurunkan maupun membalikkan pigura tersebut.
DPRD Jabar menegaskan lembaganya terbuka dalam menerima aspirasi dari masyarakat.
"Pertama bahwa DPRD ini kan rumah untuk rumah rakyat, jadi setiap ada yang mengajukan audiensi itu pasti kami terima." — Buky Wibawa, Ketua DPRD Jawa Barat
Buky juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera meminta klarifikasi resmi kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Peristiwa ini telah memicu sorotan publik dan mempertanyakan etika dalam lembaga pemerintahan.
DPRD Jabar berkomitmen menjaga nama baik dan ketertiban lembaga di mata masyarakat.
- DPRD Jabar akan mengirimkan surat kepada koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk klarifikasi.
- Klarifikasi tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara detail pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
- Masyarakat menantikan penyelesaian polemik ini agar tidak terus berkembang liar.