KPK Telusuri Keterlibatan BPK dalam Korupsi Audit Klaten-Pemalang
Foto: Dokumentasi / Liputan Khusus Redaksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini serius menelusuri dugaan keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kasus korupsi audit di Kabupaten Klaten dan Pemalang.
Penelusuran ini berfokus pada indikasi aliran uang kepada oknum di BPK terkait pengondisian temuan hasil audit kedua pemerintah daerah tersebut.
Dugaan Aliran Dana dan Kewenangan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya dugaan aliran dana yang mempengaruhi hasil audit.
Penyidik sedang mendalami siapa yang memiliki kewenangan untuk menghapus temuan audit.
"Kami masih menelusuri apakah kewenangan penghapusan temuan audit ini berhenti di BPK Perwakilan atau turut melibatkan kantor pusat," — Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Kronologi Kasus Klaten dan Pemalang
Dalam kasus Klaten, KPK telah menetapkan Bupati Klaten berinisial HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah berinisial ALH sebagai tersangka pada 16 Oktober 2026.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Sementara itu, ALH juga diperiksa sebagai saksi pada 11 November 2026 dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.
- KPK menduga pengondisian temuan audit di Pemalang memiliki pola serupa dengan yang terjadi di Klaten.
- Praktik penghilangan temuan audit ini mirip dengan modus operandi kasus korupsi di Muara Enim.
Peringatan KPK dan Harapan Publik
KPK tidak menutup kemungkinan bahwa praktik pengondisian audit serupa bisa terjadi di daerah lain di Jawa Tengah.
Lembaga antirasuah ini terus menyerukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"KPK mengimbau agar seluruh proses tata kelola pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel dari awal sampai akhir," — Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Penelusuran ini diharapkan dapat mengungkap tuntas seluruh pihak yang terlibat dan menegakkan integritas lembaga auditor negara.