Nasional 18 Nov 2026, 17:25 WIB • 10 Dilihat

RUU Perampasan Aset: Resmi Selesai Dibahas DPR, Ini 10 Poin Pentingnya

RUU Perampasan Aset: Resmi Selesai Dibahas DPR, Ini 10 Poin Pentingnya
Perbesar Foto

Foto: Dokumentasi / Liputan Khusus Redaksi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026.

Langkah Penting Menuju Paripurna

RUU penting ini selangkah lagi akan disahkan menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan di tingkat pertama.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat krusial tersebut.

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” — Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI

Seluruh fraksi di Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk membawa RUU ini ke Rapat Paripurna terdekat.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan dukungan penuh pemerintah atas rampungnya pembahasan RUU ini.

“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” — Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum

10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan 10 poin pokok yang menjadi inti pembahasan dalam RUU ini.

Pembahasan intensif dilakukan melalui 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disisir Panitia Kerja (Panja).

  • Judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset (efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, perlindungan HAM).
  • Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset (termasuk penipuan/penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong).
  • Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku, termasuk pidana mati sesuai undang-undang.
  • Pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam perampasan aset tanpa putusan pidana.
  • Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan berimbang.
  • Jaminan upaya optimal pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk masyarakat luas.
  • Tugas dan kewenangan pengelolaan aset oleh badan yang kompeten dan profesional.
  • Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset oleh badan independen.
  • Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak menjadi sarana sewenang-wenang.
  • Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Antisipasi Pengesahan dan Harapan Efektivitas

RUU ini dirancang untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana di Indonesia.

Pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah pembahasan RUU di DPR.

Hal ini menunjukkan atensi khusus dari pimpinan DPR dan proses partisipatif yang mendalam.

“Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita.” — Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI

Didi Wahyudi merupakan penulis media nasional yang berfokus pada penyajian informasi aktual, faktual, dan informatif. Ia memiliki perhatian terhadap perkembangan berita nasional, ekonomi, pendidikan, serta isu sosial.

Kembali ke Beranda