Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Sidang Etik Irjen Eko Hadi Kasus Penyadapan
Foto: Dokumentasi / Liputan Khusus Redaksi
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026.
Sidang penting ini berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri.
Perhatian publik tertuju pada sosok Komjen Hendro Pandowo yang memimpin majelis sidang tersebut.
Pimpin Sidang Etik Penyadapan Presiden
Komjen Hendro Pandowo ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang KKEP untuk Irjen Eko Hadi Santoso.
Sidang ini mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi jalannya persidangan.
"Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Doktor Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota." — Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri
Irjen Eko Hadi Santoso diduga melanggar kode etik serius.
Dugaan pelanggarannya meliputi penyalahgunaan wewenang dan tindakan tidak prosedural.
Ia juga disangkakan melakukan permufakatan akses ilegal di Bareskrim Polri.
Susunan Majelis KKEP
Komjen Hendro Pandowo tidak sendiri dalam memimpin sidang ini.
Ia didampingi oleh beberapa perwira tinggi Polri lainnya.
- Wakil Ketua Komisi adalah Irjen Agus Dwi Hermawan.
- Anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Susunan lengkap ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani perkara tersebut.
Rekam Jejak Cemerlang Komjen Hendro Pandowo
Komjen Hendro Pandowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.
Ia lahir di Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969.
Karier Hendro di Polri sangat panjang dan penuh pengalaman.
Ia pernah menjabat sejumlah posisi strategis di kepolisian.
- Kapolres Purwakarta (2009).
- Kapolres Bandung (2010).
- Kapolres Metro Jakarta Pusat (2014).
- Kapolrestabes Bandung (2016-2017).
Sebelumnya, Hendro juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum hingga Oktober 2026.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional." — Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri