Raffi Ahmad Buka Suara soal Endorse Rp14,69 M: Minta Maaf & Donasi Rp15 M
Foto: Dokumentasi / Liputan Khusus Redaksi
Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, akhirnya buka suara terkait polemik kerja sama endorsement senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian.
Raffi menyampaikan permintaan maaf sekaligus komitmen untuk mengalokasikan dana Rp15 miliar bagi masyarakat terdampak bencana di Indonesia.
Awal Mula Polemik Endorsement
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia.
- Total nilai proyek mencapai Rp14.696.955.002, berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- Kerja sama dengan Kemendikbudristek terjadi sebelum Raffi menjabat Utusan Khusus Presiden pada 2024.
- Sementara itu, kerja sama dengan KKP berlangsung saat Raffi sudah menduduki jabatan tersebut pada 2025-2026.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad
Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Senin (16/11), Raffi menyampaikan permohonan maaf atas keresahan publik.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf." — Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
Raffi juga mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni, yang menurut KPK tidak melanggar ketentuan berlaku.
Komitmen Bantu Korban Bencana
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Raffi bersama Ariel Noah, Desta Mahendra, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Duda's Minus One, berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar.
"Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan." — Raffi Ahmad
- Dana tersebut akan difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh.
- Pemanfaatan dana meliputi pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan bantuan lainnya.
- Penyaluran bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Transparansi dan Akuntabilitas
Raffi menegaskan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan." — Raffi Ahmad